MAKASSAR—Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menunjukkan komitmen kuat mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah siap mengawal implementasi program ini agar berjalan tepat sasaran dan bebas dari praktik percaloan.
Hal itu disampaikan Aliyah saat mengikuti Rapat Koordinasi Program MBG bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan secara virtual di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (16/4/2025).
“Pemkot Makassar serius menyukseskan program MBG. Semua proses berjalan sesuai arahan pusat dan tidak ada ruang bagi oknum yang mencoba mencari keuntungan pribadi,” tegas Aliyah.
Mewakili Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Aliyah melaporkan langsung kepada Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi tentang progres kesiapan Kota Makassar.
Saat ini, tujuh dari total 80 titik dapur MBG tengah dalam tahap pembangunan. Lokasi-lokasi ini disiapkan menyebar di sejumlah kecamatan dengan standar pelayanan maksimal 30 menit dari titik distribusi.
“Seluruh tahapan dari registrasi ke Badan Gizi Nasional, penyediaan lahan, hingga aspek investasi dilakukan sesuai pedoman. Kami pastikan efisien dan transparan,” katanya.
Aliyah pun menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemprov Sulsel yang terus mengawal sinergi lintas pemerintah, memastikan program MBG berjalan tanpa celah manipulasi.
Demi kelancaran program ini, Pemkot Makassar juga mengerahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Sosial untuk bersinergi dalam pendataan serta distribusi makanan bergizi.
“Program MBG adalah hak masyarakat. Kami mengajak semua pihak ikut mengawasi dan melaporkan jika ada indikasi pelanggaran,” imbau Aliyah.
Dalam rakor tersebut, Aliyah turut didampingi Asisten II Fathur Rahim serta jajaran kepala dinas dan bagian terkait. Kehadiran mereka menegaskan soliditas lintas OPD untuk mewujudkan layanan MBG yang utuh dan tepat sasaran.
Rapat virtual ini juga diikuti oleh seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan beserta jajaran pemerintah kecamatan hingga desa. (70n/Ag4ys/4dv)
